Home / News

Minggu, 14 Mei 2023 - 14:45 WIB

Banleg DPRA Ajak Semua, Stakeholder Mengkaji Qanun LKS

Share
Ketua BANLEG DPR Aceh Tgk. Mawardi ( Foto Humas DPRA )

Batasaceh.com – Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh menyahuti permintaan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Gubernur Aceh Nomor 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Banleg DPR Aceh, Mawardi M, SE yang biasa dipanggil Tgk Adek sesaat usai pertemuan anggota Banleg dan seluruh Tenaga Ahli Banleg pada hari Jumat, 12 Mei 2023 di ruang kerja Banleg DPR Aceh.

Menurutnya, ”kami sudah mendapatkan tembusan surat dari Pemerintah Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS, makanya tadi kita bahas di internal Banleg terlebih dahulu, apa langkah-langkah yang perlu diambil “

“Pertemuan kita ini memang sudah diagendakan jauh hari setelah surat pengantar tersebut masuk, sambungnya lagi”

Dalam pertemuan internal Banleg (12/5) banyak pandangan disampaikan, ada yang setuju maupun juga tidak sepakat untuk direvisi karena qanun ini baru berjalan, sudah banyak hal yang berlangsung atas ekonomi Aceh, meskipun sejauh ini belum efektif

Salah satu isu yang berkembang juga adalah gangguan layanan BSI dalam beberapa hari terakhir, dimana telah mengganggu transaksi ekonomi Aceh. Namun, ada juga masukan bahwa kita mesti memastikan perbankan di Aceh jangan didominasi Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, sehingga saat layanan terganggu dapat berdampak besar

Menurut Tgk Adek, “tadi teman-teman juga berpandangan supaya Bank-Bank Syariah yang sudah beroperasi di Aceh seperti CIMB Syariah, Maybank Syariah, BTN Syariah, BCA Syariah dan lainnya dapat membuka kantor operasionalnya diseluruh Kabupaten/Kota sehingga kesannya di Aceh bukan hanya ada dua Bank saja”

Pertemuan kami tadi sangat produktif, jelas Tgk Adek lagi, kita sampaikan pandangan dan pemikiran yang berbeda, kelemahan dan kekuatan, makanya kita berharap juga pada semua pihak agar perbedaan pendapat dan pemikiran atas Lembaga Keuangan Syariah dapat berlangsung secara konstruktif, jauhkan dari saling menyalahkan perbedaan pemikiran dapat berkontribusi pada kemajuan pembangunan Aceh di masa depan.

Namun, kita sepakat, jelas Tgk Mawardi, Ketua Banleg DPR Aceh, untuk menyahuti permintaan Gubernur Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS ini dilakukan kajian dan konsultasi yang melibatkan multi-stakeholder seperti ulama, santri, para ahli ekonom/ekonomi Islam, Bank Indonesia, OJK, dan lainnya

 “Kiranya pertemuan multistkeholder tersebut menjadi kajian bersama atas isu-isu yang berkembang saat ini sehingga disepakati langkah yang tepat dan startegis dalam menguatkan sistem ekonomi Islam di Aceh di masa depan,”tutup Ketua Banleg.

Share :

Baca Juga

News

Pemko Lhokseumawe Menerima Penghargaan Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan

News

TP PKK Lhokseumawe Bawakan Lagu Bungong Jeumpa di Lomba Paduan Suara HKG Ke-52

Daerah

Pemilik Galian C Alue Leuhop Cot Girek Bantah Gunakan BBM Bersubsidi

News

Hebat, Mahasiswi Migas PNL Kembali Raih Prestasi 

News

Total 14 Warga Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu

News

Ciptakan Iklim Komunikasi Positif Dengan Karyawan dan Stakeholder, PT PIM Gelar acara Halal Bihalal

News

Upaya Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe 2024

News

10 Partai Politik Bentuk Koalisi Aceh Utara Maju