Home / Daerah

Senin, 18 Maret 2024 - 11:07 WIB

Pemda Aceh Utara Rembuk Stunting Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Share

 

Batasaceh.com-Pemerintah Kabupaten Aceh Utara rembuk stunting dalam rangka komitmen para pengambil kebijakan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Kegiatan itu diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Aceh Utara, berlangsung di aula Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon.

Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar menjelaskan l,Pemerintah pusat telah menyusun langkah-langkah strategis untuk percepatan penurunan angka stunting secara nasional dengan ditetapkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dikoordinasikan oleh BKKBN, dengan target prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Kata Mahyuzar,berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Utara menurun 0,5 persen, dari 38,8 persen pada tahun 2021 menjadi 38,3 persen pada tahun 2022.

“Angka ini masih sangat tinggi dan jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026, di mana diharapkan pada tahun 2024 prevalensi stunting turun menjadi 28 persen,” ungkapnya

Secara teknis, Perpres 72 Tahun 2021 telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan RAN PASTI yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multi sektor dan multi pihak, dan pendekatan berbasis keluarga beresiko.

Baca Juga :   Pemko Lhokseumawe Menerima Penghargaan Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan

Intervensi gizi spesifik secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak, yang bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi.

Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Intervensi ini mencakup kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial.

“Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia,” kata nya

Percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder yang secara terintegrasi melakukan kedua intervensi yang diprioritaskan di lokasi fokus penurunan stunting yang telah ditetapkan.

Sedangkan pendekatan berbasis keluarga beresiko dilakukan melalui penyiapan data dan pendampingan keluarga beresiko, pendampingan calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans dan audit kasus stunting.

Sebagai wujud implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. “Aksi ini dimulai dengan analisis situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan dan aksi ketiga adalah pelaksanaan Rembuk Stunting yang kita laksanakan pada hari ini. Rembuk stunting ini bertujuan untuk memastikan rencana kegiatan akan dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh stakeholder,” ucap Mahyuzar.

Baca Juga :   PT Pupuk Iskandar Muda Raih Penghargaan Terbaik dalam Pelaksanaan TJSL di Aceh Tahun 2024

“Pada kesempatan ini, kami meminta kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Aceh Utara, TPPS Kecamatan dan TPPS Gampong serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting.

Untuk tingkat Gampong, kami minta geusyik selaku Ketua TPPS Gampong, bersama-sama dengan bidan desa, petugas gizi Puskesmas, petugas KB dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk melakukan penelusuran untuk menemukan bayi/balita yang beresiko stunting dan keluarga berisiko stunting dan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk percepatan penurunan stunting.

Untuk para camat selaku Ketua TPPS Kecamatan, kami minta untuk memfasilitasi, mengkoordinir gampong dan memastikan intervensi baik spesifik maupun sensitif terakomodir dalam APBG.

“Terakhir, melalui Rembuk Stunting ini kami harapkan semua stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing, dengan meniru praktik baik yang telah dilakukan di daerah-daerah lain, serta menciptakan inovasi baru, sehingga percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Utara dapat tercapai sesuai dengan target yang telah kita tetapkan,” ujarnya. (Raja)

Share :

Baca Juga

Daerah

Plt Camat Tanah Luas Lantik 49 Tuha Peut Dalam 3 Kemukiman

Daerah

Pemilik Galian C Alue Leuhop Cot Girek Bantah Gunakan BBM Bersubsidi

Daerah

Praktek Pungli Terhadap Siswa Kembali Terjadi di Aceh Utara

Daerah

PT PIM Fasilitasi Manasik Calon Jamaah Haji Aceh Utara

Daerah

Pokdarwis Pirak Tour Tabur 1000 Benih Ikan Nila di Rumah Cut Mutia

Daerah

Proses Proyek Bendungan Krueng Keureuto Sudah capai 91,8 Persen

Daerah

Pemkab Aceh Jaya Raih Opini WTP Berturut-Turut Ke-11 kalinya dari LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Daerah

Peringati HUT PT Pupuk Indonesia Yang Ke-12 Tahun, PT PIM Tanam 750 Pohon