Semarang, Indonesia – Republik Indonesia (RI) dengan Uni Eropa (UE) telah menyelenggarakan Dialog Kebijakan Keamanan ke-8 di Semarang (18/9). Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Ibu Nidya Kartikasari, memimpin Delegasi RI sedangkan Dr. Alison Weston, Acting Director Bidang Kebijakan Keamanan dan Pertahanan sekaligus Koordinator Senior Bidang Keamanan Maritim dari European External Action Service Komisi Eropa memimpin Delegasi UE. Paska dialog, Delegasi UE berdiskusi dengan para ahli dari Jakarta Centre for Law Enforcement (JCLEC).
Pertemuan mendiskusikan berbagai isu dan kerja sama keamanan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral dengan visi memperkuat kemitraan RI dan UE. Pertemuan juga membahas pelbagai tren isu keamanan, kerja sama keamanan serta inisiatif bidang pertahanan di tengah perkembangan situasi geopolitik dan geoekonomi di wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
Pertemuan mereviu kerja sama bidang keamanan paska Dialog Kebijakan Keamanan yang terakhir. Pembahasan mencakup bidang penanggulangan terorisme, deradikalisasi, pemeliharaan perdamaian, Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama UE, keamanan maritim termasuk Maritime Domain Awareness, kejahatan transnasional yang terorganisir (penanggulangan penyalahgunaan narkotika, kejahatan siber, keamanan siber, tindak pidana perdagangan orang), serta manajemen bencana.
Terkait kerja sama di berbagai forum regional dan multilateral, pertemuan ini telah membahas berbagai isu strategis terkait perlucutan senjata, non-proliferasi serta isu keamanan bidang kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Pertemuan menggarisbawahi pentingnya mempromosikan dialog tentang isu-isu ini di berbagai forum multilateral.
Pertemuan menggarisbawahi bahwa Dialog Kebijakan Keamanan ini adalah forum yang penting dan strategis untuk dilakukan secara reguler. Selain merupakan salah satu pilar untuk mempererat kemitraan RI dan UE, dialog ini berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, serta tatanan internasional yang berdasarkan aturan dan hukum. RI dan UE berencana menyelenggarakan dialog selanjutnya membahas aspek keamanan dan pertahanan di Brussel, Belgia, pada tahun 2025.
Sumber: Kementerian Luar Negeri
