Batasaceh.com- APDESI Aceh Utara meminta presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Desa agar segera rehap rekonstruksi pasca banjir Aceh dan Sumatera Utara mempercepat pencairan anggaran Dana Desa tahun 2026 mendatang.
Ketua APDESI Aceh Utara A.Halim Ali SE mengatakan,percepatan itu perlu dilakukan untuk pemulihan rehab rekon kerusakan pada sejumlah bangunan sarana dan prasarana seperti jembatan, jalan dan fasilitas lainnya pasca banjir terparah melanda Aceh Utara,”ujarnya.
“APDESI Aceh Utara juga meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Agar Rehap Rekon pasca Banjir Aceh-Sumatra Utara tersentuh ditingkat Desa,karena kepala Desa yang lebih mengetahui kerusakan di tingkat masing-masing,maka dalam hal ini kami selaku APDESI meminta Kementrian Desa untuk mempercepat proses penncairan Dana Desa tahun 2026,”pintanya.

Selain itu Alhalim Ali juga meminta ,kebetuhan mendesak pasca banjir terparah melanda Aceh Utara saat ini adalah bantuan logistik kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan untuk korban banjir,saat ini sangat dibutuhkan seperti obat obatan juga kebutuhan perlengkapan lainnya,karena warga dampak banjir mulai diserang berbagai macam penyakit seperti Ispa dan penyakit kulit,”harapnya.
Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara menimbulkan kerusakan luas pada permukiman dan fasilitas umum. Data sementara Posko Informasi banjir Aceh Utara mencatat 532 rumah hilang, sedangkan 32.728 rumah lainnya terendam.
Secara keseluruhan, banjir berdampak pada 54.850 kepala keluarga atau 163.985 jiwa. Dari jumlah tersebut, 35.848 KK mengungsi ke lokasi aman. BPBD menyebutkan terdapat 447 titik pengungsian yang kini menampung 123.969 jiwa.
Hingga laporan terakhir hari ini, BPBD mencatat 114 orang meninggal dunia dan 109 warga masih hilang. Dua orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Jumlah kelompok rentan yang terdampak juga signifikan, terdiri dari 198 ibu hamil, 1.251 balita, 1.687 lansia, dan 58 penyandang disabilitas.
Di sektor pertanian, banjir merendam 12.782 hektare sawah serta 10.653 hektare tambak. Sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan, meliputi, 106 titik jalan, 12 jaringan irigasi, 68 titik tanggul sungai, 12 jembatan, 11 titik longsor, serta 395 unit sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Kerusakan juga terjadi pada balai desa, rumah ibadah, meunasah, serta beberapa pesantren.












