Batas aceh.com– Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam kategori R2 dan R3 menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Senin (13/1).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah memberikan kejelasan terkait status pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Juru bicara Aksi Damai, Yoan Puja Keusuma mengatakan para honorer yang hadir berasal dari tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknis.
Mereka meminta pemerintah untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Kami ini sudah lama mengabdi. Saat pandemi COVID-19, tenaga kesehatan berjuang di garis depan. Anggota BPBD terus siaga menangani banjir yang sering melanda Aceh Utara, bahkan petugas pemadam kebakaran selalu hadir saat terjadi musibah. Kami meminta pemerintah untuk menghargai pengabdian kami,” ujarnya.
Menurut Yoan, banyak di antara mereka yang telah mengikuti tes PPPK namun gagal lulus, meskipun nilai ujian mereka tinggi. Mereka merasa dirugikan oleh kebijakan afirmasi yang lebih memprioritaskan kelompok tertentu.
Para peserta aksi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian atas masa depan kami. Pemerintah harus mendengar suara kami,” tegas salah seorang peserta aksi.
PJ Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, menjelaskan bahwa data honorer kategori R2 dan R3 telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Berdasarkan data, jumlah tenaga honorer kategori R2 di Aceh Utara mencapai 99 orang, sementara kategori R3 sebanyak 1.177 orang. Total tersebut mencakup tenaga guru, teknis, dan kesehatan.
“Kami sudah membicarakan masalah ini dengan tim kabupaten. Kami juga akan mengirimkan surat ke pusat agar honorer R2 dan R3 diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK,” katanya.
