ISLAMABAD – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam penerbitan tender pembangunan proyek permukiman ilegal E1 oleh Israel di Tepi Barat yang diduduki dan memperingatkan perusahaan-perusahaan internasional agar tidak terlibat dalam proyek tersebut.
“Saya mengecam tanpa syarat keputusan rezim Israel untuk menerbitkan tender pembangunan proyek permukiman E1,” kata Anwar melalui platform media sosial AS X pada Jumat.
Ia mengatakan kawasan di sebelah timur Yerusalem itu sejak lama memiliki posisi penting bagi keberlangsungan negara Palestina dan memperingatkan pembangunan di wilayah tersebut akan membelah Tepi Barat yang diduduki serta “sangat melemahkan” prospek terbentuknya wilayah Palestina yang berkesinambungan.
Pada Selasa, kelompok hak asasi Israel Ir Amim, Bimkom dan Peace Now mengatakan Israel telah menerbitkan tender untuk pembangunan 1.234 unit permukiman dalam proyek tersebut tanpa memberi tahu para pemohon yang menggugatnya, meskipun sebelumnya telah berkomitmen memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
Rencana E1 bertujuan menghubungkan permukiman ilegal Ma’ale Adumim dengan Yerusalem Timur yang diduduki melalui pembangunan Israel di atas tanah Palestina dan mencakup sekitar 3.400 unit permukiman.
Para pengkritik di berbagai negara mengatakan proyek tersebut akan membelah Tepi Barat dan membuat solusi dua negara menjadi mustahil.
Anwar menegaskan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki ilegal berdasarkan hukum internasional dan menuding Israel terus menjalankan aktivitas permukiman ilegal dengan “impunitas penuh.”
Ia mengatakan keputusan terbaru tersebut muncul di tengah kekerasan pemukim terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat yang mencapai tingkat belum pernah terjadi sebelumnya serta berlanjutnya genosida Israel di Gaza.
Menurut Anwar, langkah tersebut menunjukkan Israel telah meninggalkan “bahkan kepura-puraan untuk mengupayakan perdamaian atau menghormati kehendak masyarakat internasional.”
Anwar kembali menegaskan dukungan Malaysia terhadap rakyat Palestina dan “hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk memiliki negara Palestina yang berdaulat, layak, berkesinambungan dan merdeka.”
Ia juga memperingatkan perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan untuk terlibat dalam tender tersebut.
“Malaysia akan mencermati setiap perusahaan internasional yang memilih berpartisipasi dalam tender ini dan akan mengambil tindakan sebagaimana mestinya,” kata Anwar. ( https://www.aa.com.tr/)
